- Get link
- X
- Other Apps
- Get link
- X
- Other Apps
Ditulis: Fatkhuri
Presiden Jokowi dalam banyak
kesempatan selalu menegaskan agar program vaksinasi harus dipercepat. Percepatan
vaksinasi merupakan pilihan yang tidak bisa tidak, harus dilakukan untuk mempercepat
pencegahan penularan Covid-19 sehingga masyarakat bisa segera mencapai kekebalan
komunal (herd immunity). Banyak negara telah menunjukkan bahwa program vaksinasi
terbukti dapat mengurangi angka tingkat fatalitas. Di sisi lain, percepatan
vaksinasi ini juga menjadi fokus pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan
pemulihan ekonomi sehingga Indonesia bisa segera melakukan recovery.
Dengan jumlah sebaran zona
merah yang cukup besar di mana berdasarkan data per 8 Agustus 2021 telah mencapai
30 provinsi dan 201 kabupaten/kota (Kompas.com, 12 Agustus 2021), Indonesia
menjadi salah satu negara dengan angka jumlah Covid-19 tertinggi di dunia. Dikutip
dari data Worldometers, per 1 Agustus 2021 sebanyak 15.036.557 jumlah kasus
aktif Covid-19 di dunia, dan Indonesia menempati ranking 5 dengan kasus
tertinggi setelah Amerika Serikat, Inggris, Brasil, dan Spanyol. Dengan data
tersebut, tidak ada cara lain kecuali percepatan pelaksanaan vaksinasi. Vaksinasi
harus dilakukan dengan perencanaan yang baik, khususnya untuk tempat-tempat
dengan mobilitas tinggi seperti ruang publik sebagai tempat berkumpulnya banyak
orang yang harus menjadi prioritas. Untuk mendukung pelaksanaan percepatan
vaksinasi, Jokowi menargetkan agar setiap saat secara bertahap dosis vaksin
harus diberikan kepada masyarakat dalam jumlah besar mulai 1 juta hingga 2 juta
dosis per hari.
Vaksinasi 2 juta per hari terpenuhi
Sejak awal Jokowi menegaskan
agar vaksinasi mulai Agustus harus mencapai 2 juta dosis per hari. Target
tersebut mulai menemukan momentumnya dalam beberapa hari terakhir. Sebagaimana
dilansir detik.com (13 Agustus 2021), jumlah dosis yang berhasil disuntikkan ke
masyarkaat telah mencapai 2 juta dosis per hari. Ini artinya, target
sebagaimana ditetapkan sebelumnya mulai memperlihatkan hasil yang
menggembirakan dan laju positif ini harus mendapatkan dukungan dari semua pihak
sehingga target pemberian dosis yang lebih besar bisa diberikan.
Percepatan vaksinasi bagaimana pun tidak mudah dilakukan oleh pemerintah. Tantangan pertama bagi pemerintah
adalah masih banyak masyarakat yang melakukan penolakan terhadap program ini
dan tidak yakin bahwa vaksin bisa mencegah penuralan Covid-19. Kelompok ini
bahkan bukan datang dari masyarakat biasa saja, tetapi juga termasuk kelompok
terdidik yang juga tegas menolak vaksin. Hasil survei yang pernah dirilis Balitbangkes
Kementerian Kesehatan memperlihatkan sebanyak 33 persen responden tidak yakin
dengan vaksin dan 7,6 persen lainnya secara tegas menolak vaksin (Kompas.com
- 18/07/2021). Dengan munculnya penolakan tersebut, pemerintah perlu
menggandeng banyak pihak seperti ulama/kyai, tokoh masyarakat, tokoh pemuda,
artis dan sebagainya untuk membantu mengampanyekan pentingnya program vaksin
bagi publik.
Vaksinasi Belum Merata
Tantangan berikutnya adalah
masalah distribusi vaksin yang belum merata. Jumlah pelaksanaan program vaksinasi
antar-wilayah masih timpang sehingga situasi ini harus menjadi perhatian
pemerintah secara serius. Ketimpangan ini muncul diakibatkan adanya distribusi
vaksin yang belum merata untuk semua wilayah. Tercatat hanya DKI dan Bali yang
sudah berhasil melaksanakan program vaksinasi dosis pertama di atas 70 persen. Sebaliknya
provinsi Lampung menjadi daerah yang paling kecil persentase pelaksanaan pemberian
vaksin bagi masyarkaat. Berdasarkan data yang dirilis https://vaksin.kemkes.go.id, 5 daerah tertinggi
yang telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 dosis pertama ada pada daerah DKI
(103%), Bali (90%), Kepulauan Riau (67%), DIY (44%) dan Sulawesi Utara (36%)
dan dosis kedua dengan angka tertinggi yaitu DKI (45%), Bali (34%), Kepulauan Riau
(21%), DIY (17%) dan Kalimantan Tengah (13%). Sementara itu, daerah dengan pelaksanaan
program vaksin paling kecil yaitu Lampung yang baru mencapai 9% dan 6% untuk
dosis pertama dan kedua secara berturut-turut.
Sumber Data: https://vaksin.kemkes.go.id
Merujuk pada data tersebut,
butuh upaya yang lebih keras bagi pemerintah untuk melakukan percepatan program
vaksinasi. Disamping perlu melibatkan banyak pemangku kepentingan untuk
membantu mendorong masyarakat agar mau divaksin, tantangan yang tidak kalah
penting adalah mengatasi ketimpangan distribusi vaksin di mana antar-wilayah belum
menerima secara memadai.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Membaik di Tengah Pandemi
Comments
Terimakasih infonya penulis, mohon d lanjut terutama sebaran d daerah jateng, khususnya cilacap timur sangat terbatas vaksin harus menunggu dan g tau kapan pernah 1 kali blm ada lg. Keberanian masyarakat untuk cek sweb sangat rendah, sehingga banyak yg memilih isolasi mandiri walaupun mengalami gejala seperti, demam, batuk, pilek. Tidak tau persianya apakah karena ekonomi ataupun kurangnya sosialisai.
ReplyDeleteSiap. Terimakasih atas masukannya.
ReplyDeleteBetul, pendistribusian vaksin ini membingungkan, warga udah antre² gak dapat, daftar belum baru buka link sudah penuh, sudah gitu ketika antrian buat resiko tertular.
ReplyDeleteIjin vaksin di kantor, eh tetep dipotong gaji, padahal ya habis vaksin balik lagi ke kantor. Kantor mewajibkan vaksin tapi gak disupport, padahal ya gratis vaksinnya. Payah sih emang, coba kalau perusahaan yang bayar, apa mau? Tapi karyawan ijin sehari aja vaksin eh malah dipotong gajinya.
Ruwet ya urusannya.
ReplyDelete