Pelaksanaan Vaksinasi Belum Merata, Lampung Tertinggal.

 Ditulis: Fatkhuri

Presiden Jokowi dalam banyak kesempatan selalu menegaskan agar program vaksinasi harus dipercepat. Percepatan vaksinasi merupakan pilihan yang tidak bisa tidak, harus dilakukan untuk mempercepat pencegahan penularan Covid-19 sehingga masyarakat bisa segera mencapai kekebalan komunal (herd immunity). Banyak negara telah menunjukkan bahwa program vaksinasi terbukti dapat mengurangi angka tingkat fatalitas. Di sisi lain, percepatan vaksinasi ini juga menjadi fokus pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan pemulihan ekonomi sehingga Indonesia bisa segera melakukan recovery.

 

Dengan jumlah sebaran zona merah yang cukup besar di mana berdasarkan data per 8 Agustus 2021 telah mencapai 30 provinsi dan 201 kabupaten/kota (Kompas.com, 12 Agustus 2021), Indonesia menjadi salah satu negara dengan angka jumlah Covid-19 tertinggi di dunia. Dikutip dari data Worldometers, per 1 Agustus 2021 sebanyak 15.036.557 jumlah kasus aktif Covid-19 di dunia, dan Indonesia menempati ranking 5 dengan kasus tertinggi setelah Amerika Serikat, Inggris, Brasil, dan Spanyol. Dengan data tersebut, tidak ada cara lain kecuali percepatan pelaksanaan vaksinasi. Vaksinasi harus dilakukan dengan perencanaan yang baik, khususnya untuk tempat-tempat dengan mobilitas tinggi seperti ruang publik sebagai tempat berkumpulnya banyak orang yang harus menjadi prioritas. Untuk mendukung pelaksanaan percepatan vaksinasi, Jokowi menargetkan agar setiap saat secara bertahap dosis vaksin harus diberikan kepada masyarakat dalam jumlah besar mulai 1 juta hingga 2 juta dosis per hari.

 

Vaksinasi 2 juta per hari terpenuhi

Sejak awal Jokowi menegaskan agar vaksinasi mulai Agustus harus mencapai 2 juta dosis per hari. Target tersebut mulai menemukan momentumnya dalam beberapa hari terakhir. Sebagaimana dilansir detik.com (13 Agustus 2021), jumlah dosis yang berhasil disuntikkan ke masyarkaat telah mencapai 2 juta dosis per hari. Ini artinya, target sebagaimana ditetapkan sebelumnya mulai memperlihatkan hasil yang menggembirakan dan laju positif ini harus mendapatkan dukungan dari semua pihak sehingga target pemberian dosis yang lebih besar bisa diberikan.

 

Percepatan vaksinasi bagaimana pun tidak mudah dilakukan oleh pemerintah. Tantangan pertama bagi pemerintah adalah masih banyak masyarakat yang melakukan penolakan terhadap program ini dan tidak yakin bahwa vaksin bisa mencegah penuralan Covid-19. Kelompok ini bahkan bukan datang dari masyarakat biasa saja, tetapi juga termasuk kelompok terdidik yang juga tegas menolak vaksin. Hasil survei yang pernah dirilis Balitbangkes Kementerian Kesehatan memperlihatkan sebanyak 33 persen responden tidak yakin dengan vaksin dan 7,6 persen lainnya secara tegas menolak vaksin (Kompas.com - 18/07/2021). Dengan munculnya penolakan tersebut, pemerintah perlu menggandeng banyak pihak seperti ulama/kyai, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, artis dan sebagainya untuk membantu mengampanyekan pentingnya program vaksin bagi publik.


Vaksinasi Belum Merata

Tantangan berikutnya adalah masalah distribusi vaksin yang belum merata. Jumlah pelaksanaan program vaksinasi antar-wilayah masih timpang sehingga situasi ini harus menjadi perhatian pemerintah secara serius. Ketimpangan ini muncul diakibatkan adanya distribusi vaksin yang belum merata untuk semua wilayah. Tercatat hanya DKI dan Bali yang sudah berhasil melaksanakan program vaksinasi dosis pertama di atas 70 persen. Sebaliknya provinsi Lampung menjadi daerah yang paling kecil persentase pelaksanaan pemberian vaksin bagi masyarkaat. Berdasarkan data yang dirilis https://vaksin.kemkes.go.id, 5 daerah tertinggi yang telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 dosis pertama ada pada daerah DKI (103%), Bali (90%), Kepulauan Riau (67%), DIY (44%) dan Sulawesi Utara (36%) dan dosis kedua dengan angka tertinggi yaitu DKI (45%), Bali (34%), Kepulauan Riau (21%), DIY (17%) dan Kalimantan Tengah (13%). Sementara itu, daerah dengan pelaksanaan program vaksin paling kecil yaitu Lampung yang baru mencapai 9% dan 6% untuk dosis pertama dan kedua secara berturut-turut.




Sumber Data: https://vaksin.kemkes.go.id

Merujuk pada data tersebut, butuh upaya yang lebih keras bagi pemerintah untuk melakukan percepatan program vaksinasi. Disamping perlu melibatkan banyak pemangku kepentingan untuk membantu mendorong masyarakat agar mau divaksin, tantangan yang tidak kalah penting adalah mengatasi ketimpangan distribusi vaksin di mana antar-wilayah belum menerima secara memadai.


Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Membaik di Tengah Pandemi

 

 

 

 

Comments

  1. Terimakasih infonya penulis, mohon d lanjut terutama sebaran d daerah jateng, khususnya cilacap timur sangat terbatas vaksin harus menunggu dan g tau kapan pernah 1 kali blm ada lg. Keberanian masyarakat untuk cek sweb sangat rendah, sehingga banyak yg memilih isolasi mandiri walaupun mengalami gejala seperti, demam, batuk, pilek. Tidak tau persianya apakah karena ekonomi ataupun kurangnya sosialisai.

    ReplyDelete
  2. Siap. Terimakasih atas masukannya.

    ReplyDelete
  3. Betul, pendistribusian vaksin ini membingungkan, warga udah antre² gak dapat, daftar belum baru buka link sudah penuh, sudah gitu ketika antrian buat resiko tertular.

    Ijin vaksin di kantor, eh tetep dipotong gaji, padahal ya habis vaksin balik lagi ke kantor. Kantor mewajibkan vaksin tapi gak disupport, padahal ya gratis vaksinnya. Payah sih emang, coba kalau perusahaan yang bayar, apa mau? Tapi karyawan ijin sehari aja vaksin eh malah dipotong gajinya.

    ReplyDelete

Post a Comment