Kebijakan Berbasis Bukti

 

Sumber Gambar: https://lokadata.id

Ditulis: Fatkhuri

Dunia berubah begitu cepat. Kompleksitas masalah hadir silih berganti. Pemerintah seringkali mengalami kegamangan dalam menghadapi perubahan yang penuh dengan ketidakpastian. Inilah era disrupsi yang menuntut manusia untuk bisa cepat melakukan adaptasi. Tanpa adaptasi yang baik, kita semua tentu hanya akan menjadi korban dari sebuah perubahan yang kehadirannya tidak bisa kita hindari.

Bagi pemerintah, disrupsi menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks perumusan kebijakan misalnya, masalah yang begitu kompleks di satu sisi, dan tuntutan masyarakat yang semakin terbuka di sisi yang lain membutuhkan perencanaan yang lebih serius dan terukur untuk menjawab masalah yang ada. Formulasi kebijakan harus adaptable, berbasis pada evidences sehingga ada titik temu yang seimbang antara demand dan supply.  Inilah yang disebut dengan istilah kebijakan berbasis bukti (evidence based policy). Kebijakan berbasis bukti merupakan sebuah pendekatan yang menitikberatkan pada sebuah usaha pemanfaatan ilmu pengetahuan (knowledge) melalui hasil penelitian dalam pembuatan kebijakan. Peran ilmuwan/peneliti dalam konteks ini sangat strategis untuk membantu pemerintah (policy makers) dari mulai tahapan identifikasi masalah, menyusun agenda (agenda setting), sampai tahap formulasi dan pengambilan keputusan.  Kehadiran mereka dalam rangka seperti apa yang disampaikan Davies 'membantu memberikan informasi keputusan yang baik tentang kebijakan, program dan proyek dengan meletakkan bukti terbaik yang tersedia dari penelitian di jantung kebijakan (Davies, 2004).

 

Dengan pendekatan kebijakan berbasis bukti, masalah klasik yang dihadapi pemerintah di mana kebijakan seringkali tidak berbasis pada data dan jauh dari pertimbangan-pertimbangan ilmiah bisa diminimalisir. Jika di masa lalu formulasi kebijakan dibuat dalam situasi miskin data dan analisa, maka dengan pendekatan kebijakan berbasis bukti hal tersebut tidak lagi bisa dilakukan.  Kebijakan tidak lagi bisa dirumuskan menggunakan pendekatan seperti yang digambarkan oleh Thissen dan Walker (2012), berbasis pada firasat dan tebakan (hunches and guesses), namun mengacu pada hasil riset yang bisa dipertangungjawabkan secara ilmiah. Begitu pentingnya hasil penelitian dalam formulasi kebijakan sebab keberadaanya akan memengaruhi kualitas suatu kebijakan. Temuan penelitian dapat meningkatkan kerangka proses kebijakan melalui perannya dalam membantu membuka dan merasionalisasi prosedur pembuatan undang-undang, penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah (Carden:2009). Inilah makna strategis kebijakan berbasis bukti yang harus menjadi perhatian pemerintah. Dengan demikian, produk kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan jaminan sebagai instrumen untuk mengatasi masalah public (problem solver), bukan malah menghadirkan masalah baru bagi masyarakat.

Baca juga: Korupsi dalam Birokrasi dan Strategi Pencegahannya